RIAU, PEKANBARU - DPRD Riau menuding Disdik Riau asal-asalan melakukan mutasi kepala sekolah SMA di Riau. Apalagi pasca mutasi itu ada 68 Kepsek tidak tidak jelas penempatannya, bahkan turun sebagai guru biasa.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto, Selasa, 27 Februari 2018. Dan pada hari ini pula ada 10 Kepsek itu mendatangai kantor BKD Riau untuk meminta difasilitasi membicarakan masalah ini dengan Kadisdik Riau.
 |
| Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto |
"Kepala sekolah yang kena mutasi ini, harus tahu di ditempatkan di mana. Ini ada beberapa kasus, mereka itu tidak tahu di mana setelah diganti dari kepala sekolah," katanya.
Ade melanjutkan bahwa memang Pemprov Riau berhak untuk melakukan mutasi komposisi kepala sekolah. Namun, dia menyoroti penempatan pasca mutasi tersebut, Pemprov Riau jangan asal.
"Nah, sekarang ada kepala sekolah itu yang tidak tahu ditempatkan di mana. Pemprov Riau harusnya sudah siap, kalau memang harus diganti, kemana dan dimananya ditempatkan sudah harus siap," papar Ade.
"Nah, persoalan ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai mengganggu kenyaman aktivitas belajar mengajar di sekolah. Anak didik berhak mendapatkan suasana yang nyaman untuk belajar," tutupnya.
Untuk diketahui, Sebelumnya, ada sekitar 10 orang kepala sekolah SMA di Riau mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Selasa, 27 Februari 2018.
Mereka tidak terima dengan keputusan pemberhentian secara sepihak dari jabatan Kepsek menjadi guru biasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Riau beberapa waktu lalu.
Sebelumnya Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau melantik sekitar 300-san kepala sekolah. Pelantikan ini sebelum Andi Rachman ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur Riau untuk ikut dalam Pilkada serentak pada bulan Juni nanti.
Belakangan para kepala sekolah ini mengaku bahwa mutasi itu dilakukan tanpa ada dasar jelas. Sekitar pukul 14.00 WIB ada lima Kepsek SMA mendatangai kantor BKD Riau untuk bertemu dengan Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, lima Kepsek SMA yang berbeda kembali datang menemuinya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten (MKKS) Rokan Hilir Mulawansyah, kepada bertuahpos.com menjelaskan dia dan kepala sekolah lain merasa dizolimi dengan dilakukannya mutasi besar-besaran terhadap kepala sekolah di Riau.
"Kami tidak menyangka bakal terjadi hal seperti ini. Sebelumnya tak ada penjelasan, tiba-tiba hari ini kami disuruh ambil SK dan hari ini terakhir pengambilannya.
Informasi yang mereka terima, kata Mulawansyah, SK yang mereka terima adalah SK pemberhentian dan SK penempatan baru sebagai guru biasa. Dia. Menambahkan mutasi ini juga tidak jelas dasarnya.
"Itu masih menjadi tanda tanya besar kami. Salah kami ini apa. Katanya kami tidak melengkapi persyaratan verifikasi. Masalahnya verifikasi yang mana kami sendiri tidak tahu. Kami sudah tanyakan ke orang Disdik Riau tapi mereka tak mau jawab," sambungnya.
Dia menambahkan, sementara ini pihaknya masih tetap mengikuti prosedur yang ada namun kedepan pihaknya akan melaporkan masalah ini ke instansi berwenang lainnya untuk bisa memfasilitasi aspirasi mereka.
Ada 68 orang Kepsek yang mengalami masalah serupa dan mengadukan nasibnya. "Kami berharap jangan seperti inilah caranya. Harus ada titik terang dan alasan yang jelas mengapa kami dikorbankan. Kami siap jadi guru biasa asal semuanya tepat dan sesuai dengan prosedur. Kami sangat menyayangkan keputusan sepihak seperti ini. Dan sampai saat ini kami belum tahu harus berbuat apa," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan membenarkan ada sekitar 10 kepala sekolah datang ke kantornya.
Kepala sekolah ini mengadukan ke BKD Riau terhadap SK pemberhentian mereka sebagai kepala sekolah dan menerima SK pengangkatan mereka sebagai guru.
"Itu sebenarnya urusan Disdik Riau, bukan di sini. Tapi mereka datang ke sini memang mebawa aduan dan sikap tidak terima atas keputusan itu. Mereka minta kami memfasilitasi pertemuan dengan Disdik Riau. Saya tak bisa janji, yang jelas nanti pasti akan saya sampai ke Kadisdik Riau Pak Rudyanto," katanya kepada awak media, Selasa 27 Februari 2018.
Ikhwan menjelaskan kepada kepala sekolah yang mengadukan nasibnya itu, tentang prosedur teknis. Dia menjelaskan bahwa semua prosedur itu adalah kewenangan Disdik Riau.
"Kami di BKD hanya mengurus izin pelantikan ke Kemendagri, supaya Pak Gubernur boleh melantik mereka. Masalah kelengkapan syarat dan teknis lainnya itu menjadi kewenangan Disdik Riau," sambungnya.
Ikhwan membenarkan kalau pihak Dinas Pendidikan Riau mengajukan sekitar 300 nama kepala sekolah yang akan dilantik. Berbekal data itu, BKD membuatkan surat izin ke Kemendagri supaya proses pelantikan bisa dilangsungkan.
Dia juga membenarkan bahwa kedatangan 10 kepala sekolah dari berbagai daerah di Riau ke kantornya itu, agar BKD bisa memfasilitasi untuk duduk satu meja dengan Kadisdik Riau Rudyanto. Sekaligus menanyakan status mereka.(dow)
Post a Comment