Pengamat Kebijakan Publik Pertanyakan Keberadaan Masjid Paripurna

RIAU, PEKANBARU - Keberadaan masjid paripurna di Pekanbaru, dipertanyakan oleh seorang pengamat kebijakan publik, Saiman Pakpahan.

Menurut Saiman, sebutan masjid paripurna telah membeda-bedakan masjid satu dengan yang lainnya. Masjid paripurna juga telah dianggap mengintervensi wilayah suci, yakni agama.

Pemko Pekanbaru Sosialisasi Manajemen Masjid Paripurna

“Paripurna menurut pemerintah beda menurut alim ulama, wilayahnya agama wilayah suci jangan diintervensi dengan pemaknaan sarkastik, apalagi masjid paripurna dilihat dari sisi bangunan masjid, bukan ketakwaan, ini hal yang menyesatkan karena wilayah agama persoalan individu dengan tuhan, jangan intervensi,” kesal Saiman.

“Apakah paripurna ini adalah masjid lebih dekat dari tuhan daripada dengan yang tidak paripurna? Murni ini hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak berhak ini paripurna atau tidak,” tambahnya.

Saiman juga menerangkan, apabila pemerintahan ingin membantu masjid, maka bantulah seluruh masjid tanpa harus membeda-bedakannya dengan sebutan masjid paripurna. “Kalau pemerintah harus hadir disitu, pemerintah harus jadi pengayom, tidak berpihak tidak memberikan nama sepihak ini paripurna atau tidak. Mau bantu masjid ya bantu saja, mau paripurna atau tidak ya bantu saja, jangan cari cara yang diskriminatif.

Pemerintah harus berdiri di semua masjid yang ada di Pekanbaru, jangan diskriminatif dengan bangunan fisik, ini bagus ini paripurna terus dibantu, sementara yang tidak paripurna tidak dibantu?” tegas Saiman.(dow)