KAMPAR, BANGKINANG - Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi menghadiri rapat pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 serta pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI), yang dipusatkan di istana negara Jakarta, Senin (23/1/17).
Kegiatan yang ditaja Kementerian Sekretaris Negara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini, turut dihadiri oleh berbagai Menteri seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, danrem, dandim, kapolda dan kapolres se-Indonesia.
Usai melakukan Rapat Koordinasi tersebut Pj. Bupati Kampar Syarial Abdi mengatakan bahwa arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas sekali dan pada intinya Presiden tidak ingin lagi kita terlambat mengambil sikap, terlambat memutuskan terutama memutuskan siaga darurat.
“Memang secara regulasi kita terhambat bahwa terpenuhi dulu beberapa kabupaten untuk siaga darurat provinsi, namun demikian nantinya ada regulasi yang akan diperbaiki terutama penggunaan APBD yang terbentur dengan permendagri, intinya penggunaan dana-dana cadangan nantinya akan lebih simple atau lebih mudah dalam melaksanakan siaga darurat,"ucapnya.
Lebih lanjut Syahrial Abdi mengatakan dari hasil rapat tersebut telah dibagi tugas antara pusat, provinsi dan kabupaten sendiri. “Kita mendapat tugas baru, bagaimana mengedukasi masyarakat termasuk pemilik lahan dan perusahaan bagaimana bisa melakukan pengelolaan dan pengolahan lahan dengan tidak membakar,"kata Pj Bupati Kampar
Kabar gembiranya lanjut Syahrial Abdi, akan ada tindakan tegas untuk perusahaan-perusahan yang selama ini konsesinya terus menerus terjadi atau mengalami kebakaran lahan.
”Jadi kalau dulu perintahnya peringatan-peringatan, seperti yang dilaporkan menkopolhukam yang bersumber dari kementerian lingkungan hidup ada 115 peringatan kepada perusahaan, berdasarkan perintah Presiden sekarang tidak ada peringatan namun langsung ditindak, mudah-mudahan ini dapat mengurangi dan menurunkan angka hotspot,"ujar Pj Bupati Kampar.
Dijelaskan Syarial Abdi, kalau dilihat dari hasil statistic pada rakor tadi, dari 2015 ke 2016 turun sangat drastis hingga 82 persen hotspot, dengan rincian dari 37.000 menjadi 3200 hotspot secara total di seluruh Indonesia.
“Kita mengharapkan Kabupaten Kampar secara bersama untuk menjaga jangan sampai terjadi lagi, dan kita sudah berkoordinasi dengan gubernur Riau untuk insentive masyarakat peduli api sudah dianggarkan di provinsi, tinggal penyelesaian administrasi dan pembuatan SK, mungkin nantinya cukup dengan SK dari Camat saja untuk lingkup kecamatan, insya Allah sudah di persiapkan anggarannya,”ucapnya.
Pj Bupati Kampar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pemilik lahan di Kabupaten Kampar untuk lebih berhati-hati lagi, sebab menurut prediksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2017 ini lebih kering dari tahun 2016 kemaren, artinya suhu semakin meningkat, kekeringan akan terjadi sehingga lebih mudah memicu kebakaran hutan dan lahan.(kam01)
Post a Comment