INDRAGIRI HILIR, KUINDRA - Bupati Inhil H Muhammad Wardan menekankan komitmen seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Penegasan ini disampaikan beliau dalam Rakor Pejabat Pemda Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Penguatan 4 Pilar Kebangsaan, Jum'at (25/11/16) di Gedung Engku Kelana Tembilahan.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, Asisten, Kepala SKPD, Camat, Danramil, Kapolsek dan Kepala Desa/ Lurah se Inhil.
"Melalui Rakor ini, diharapkan semua pejabat dan ASN berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di jajaran Pemkab Inhil," ungkap bupati.
Disebutkan, diperlukan komitmen bersama agar tata kelola dan pelaksanaan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
"Saya mengharapkan penandatanganan MoU di Sidoarjo beberapa waktu lalu tidak hanya sekedar menjadi kegiatan seremonial belaka, tapi harus diaplikasikan dengan serius dan didukung komitmen bersama," tegasnya.
Sedangkan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Hj Rahima Erna memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Rakor ini.
"Berdasarkan indikator pengelolaan pemerintahan Inhil masuk kategori sedang dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," sebutnya.
Ketika pelayanan baik adalah indeks kualitas pelayanan tidak ada keluhan masyarakat, cepat, tepat dan tidak ada keluhan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni partisipasi, keadilan (tanpa diskriminatif), akuntabilitas, transparansi dan efektifitas.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian penghargaan dan uang pembinaan kepada tiga Kecamatan Terbaik, yakni Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kuindra.(hum11)
Post a Comment