RIAU, JAKARTA - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjadi salah satu pembicara dalam Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (10/8/16).
Konsultan Nasional Krisis Tenurial TNTN diselenggarakan dalam upaya menyelesaikan berpektif HAM serta dukungan bagi program-program Pemerintah untuk menjaga kelestarian ekologi serta mendorong praktik bisnis yang sesui dengan prinsip-prinsip HAM.
Dalam paparannya yang bertema "Kebijakan Daerah dalam Konteks Perlindungan Hak-hak Masyarakat dan Ekologis", Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang biasa disapa Andi Rachman tersebut mengatakan menyambut baik adanya konsultasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan krisis TNTN.
Andi Rachman mengatakan, pada intinya adalah, Pemprov Riau mendukung penuh apa yang dicapai dalam diskusi Konsultasi Nasional Krisis Tenurial TNTN. Dimana tambahnya, TNTN ini merupakan satu dari masalah yang ada di Riau. Untuk itulah dirinya minta dan mengajak masyarakat Riau untuk melihat ke depan.
"Saya berharap masalah kebakaran di Riau tidak terjadi di Tesso Nilo lagi. Dan masalah Tesso Nilo ini merupakan salah satu yang ada di Riau, jadi mari kita melihat ke depan, " katanya.
Sementara itu Anggota Komnas HAM Nur Kholis, dalam paparannya terkait pemenuhan hak keadilan sosial ekonomi dan keadilan ekologi dalan perpektif HAM. Katanya, posisi Komnas HAM adalah mencari solusi terbaik dan jangan menggunakan Komnas HAM dalam kepentingan masyarakat dan kelompok.
Permasalahan yang terjadi di TNTN jelasnya, belum ditetapkan tata batas wilayah TNTN, dan belum ditetapkannya donasi kawasan dalam TNTN. Dimana saat ini telah diterbitkan kurang lebih 1.217 SHM di atas lahan yang saat ini diklaim sebagai kawasan taman nasional.
"Jadi mana mungkin pemerintah menetapkan TNTN tanpa menetapkan tata batas wilayah TNTN," ujarnya.
Terahir ia mengingatkan kepada korporasi, kalau mau lanjut bisnisnya di Indonesia harus tunduk kepada HAM. "Kamu meminta teman-teman korporasi untuk bicara jujur kalau memang merasa ada sesuatu yang disembunyikan," ujarnya.
Pembicara lainnya, Ichsan Malik yang merupakan Ahli Resolusi Konflik dari IPB, dalam paparannya terjadinya konflik, di antaranya, terjadinya saling memiliki dan mengklim memiliki dalam wilayah TNTN, terjadi ekstra legal, dan kegiatan ekonomi yang ada di dalam wilayah TNTN.
"Terus semua mengaku jadi korban, di dalam konflik semua merasa jadi korban maka yang dicari kambing hitam. Maka pemerintah harus mengambil sikap jangan merasa menjadi korban, begitu juga dengan masyarakat dan perusahaan," katanya.
Ia menghimbau, untuk stop perambahan untuk pemulihan dalam rehabilitasi hutan, dan ini merupakan solusi atau win-win solusi yang bisa dikembangkan. Dan koperasi-koperasi yang sudah memiliki hak milik dalam TNTN harus ada solusi dan penyelesaian.
"Perlu tes konflik, kalau ada masalah segera diselesaikan sehingga tidak berkembang sehingga menjadi besar. Jadi solusi harus ada dalam menyelesaikan masalah itu," sebutnya.
Dalam konsultasi ini juga hadir Sekjen Kemenerian LHK Bambang Hendroyono, staf khusus Presiden Noer Fauzi Rachman, Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat, dan Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto.(ria08)
Post a Comment