RIAU, KEP MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Anggota DPRD Riau dari Kepulauan Meranti mempertanyakan WTP tersebut.
"Saya bingung dengan kinerja BPK ni, dah jelas keuangan Meranti terus defisit atau kekurangan uang, bisa juga mendapatkan WTP. Provinsi yang sering kelebihan anggaran, dapat WTP juga," kata Muhammad Adil kepada Wartawan, Jumat (17/06/16).
Anggota Komisi E DPRD Riau ini lantas mempertanyakan kriteria penilaian dari lembaga auditor tersebut. Ia pun tidak ingin jika dalam menilai keuangan suatu daerah, BPK RI Perwakilan Riau merujuk kepada pesanan kepala daerah yang bersangkutan.
"Saat saya jadi anggota dewan Meranti dulu, kami pernah konsultasikan WTP ini dengan BPKP Riau, saya sempat marah sama mereka, apa kriteria WTP ini. Mereka jawab, penilaian WTP suatu daerah sudah sesuai dengan prosedur dan transparansi anggaran, begitu saja penjelasan mereka," ungkapnya.
Meskipun mempertanyakan opini WTP tersebut, politisi Hanura ini tidak lupa mengapresiasi kinerja Pemkab Kepulauan Meranti. Ia pun berharap, prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Jangan sampai tahun depan tidak dapat WTP lagi. Walaupun WTP nya sendiri masih menjadi pertanyaan bagi saya, daerah yang sering defisit dapat WTP, provinsi yang kelebihan duit dapat WTP juga," tutupnya.
Sebagai data tambahan, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kepulauan Meranti kembali mendapatkan Opini WTP dalam hal penggunaan anggaran.(ria/leg06)
Post a Comment