ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Terkait Pelaksanaan Kegiatan Proyek Tahun Anggaran (TA) 2016, Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Rokan Hulu (Rohul) meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa diSatuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul untuk segera melaksanakan Proses Pelelangan (tender) proyek APBD Rohul 2016 secara transparan yang sesuai dengan Peraturan dan Undang – undang yang belaku.
Sebab selama ini kinerjanya Dinilai lambat dalam proses pelelangan, Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Rohul Jhon Kanedy angkat bicara terkait pelaksanaan kegiatan proyek pada APBD Rohul 2016 dan mengingatkan kepada seluruh pihak untuk selalu berhati-hati dan mengedepankan transparansi dalam proses tender tersebut, sehingga diharapkannya agar tercapai target pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Harapan kita jangan ada intervensi oleh pihak tertentu dan diminta transparan dalam pelaksanaannya, jangan sampai ada permainan dalam proses lelang tersebut. Saya harapkan nantinya setiap proses pengadaan barang dan jasa, baik kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima, pelayan pengadaan, aparat pengawas intern dan penyedia barang dan jasa untuk menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabelitas dan profesionalitas, karena semuanya itu demi kesejahteraan masyarakat negeri seribu suluk ” harap Jhon Kanedy kepada Wartawan Selasa, (21/6/16) di Pasir Pengaraian.
Menurutnya, jika pelaksanaannya dilakukan sistem satu pintu, Jhon Kanedy mengkhawatirkan tidak akan terakomodir, karena dapat mengganggu kinerja dinas atau satker yang memiliki kegiatan pembangunan. Satker selaku pelaksana proyek, lebih mengetahui tentang seluk beluk sistem kegiatan proyek tersebut dan mengetahui mana yang profesional atau tidak.
Jhon Kanedy juga berharap agar proses tender betul-betul fair (adil) dan harus mengedepankan prinsip transparan dan sehat. Selain itu tetap efisien, akuntabel, terbuka dan saling berperilaku adil dalam proses pelelangan, sehingga semua hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilakukan secara fair, hal itu akan jadi barometer dalam persaingan dan perdagangan pasar bebas di era global saat ini.
“Saya menghimbau kepada masyarakat jasa kontruksi yang ada di Rohul, mari kita secara bijak, profesional dan betul-betul fair untuk mendapatkan proyek sesuai bidangnya masing-masing yang telah diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. Sebab ini akan menjadi barometer kita dalam persaingan dan perdagangan pasar bebas diera sekarang ini ” himbaunya.
Lanjutnya, Jhon Kanedy mengajak kepada seluruh dunia usaha di Rokan Hulu antara penyedia dan pengguna jasa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Rohul kedepannya.
Sementara itu, Kepala ULP Zulkarnain ST M.Si melalui Sekretarisnya Samsul Kamar S.Hut mengatakan, proses pelelangan untuk kegiatan 2016 ini sudah berjalan, setiap Dokumen yang disampaikan Satker, ULP memproses dan memverifikasi serta langsung mengumumkannnya. Samsul mengakui saat ini baru sedikit dokumen yang masuk, karena beberapa Satker belum meyampaikan dokumen untuk pelelalangan.
“pelelangan sudah mulai berjalan, itu bisa dilihat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pokoknya ULP, setiap dokumen satker yang masuk sama kita, hari ini disampaikannya hari ini juga kita umumkan “ kata Samsul.
Samsul menjelaskan, saat ini baru 11 dokumen yang masuk di ULP, yang terdiri dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Rohul 5 Dokumen, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (TRCK) Rohul 3 Dokumen, Dinas Perikanan dan Peternakan 1 dokumen, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Rohul 1 Dokumen dan RSUD Rohul 1 dokumen.
Untuk menciptakan transparansi dalam pelelangan, Samsul menjelaskan dengan menggunakan LPSE yang dikembangkan oleh LKPP akan dapat menciptakan keterbukaan informasi dan akuntabel dalam proses tender atau pelelangan, untuk seluruh paket di Rohul sudah disampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Seluruh Satker juga sudah menyampaikan SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) untuk kegiatan yang dilelang.(dow/kim)
source : www.beritarohul.com
Post a Comment