PEKANBARU, SUKAJADI - Selain persoalan swastanisasi sampah yang belum beres, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga disoroti kinerja Satuan Kerja (Satker) terhadap serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Apalagi dengan rasionalisasi anggaran yang direncanakan Rp 800 miliar pada APBD Perubahan nanti disebut akan membuat sejumlah proyek mangkrak.
Ketika dikonfirmasi tentang evaluasi Satker terkait rasionalisasi anggaran Asisten II Sekda Pekanbaru Bidang pembangunan, Dedi Gusriadi terkesan menghindar. “Belum tahu (evaluasi Satker), waktu rapat saya tidak hadir,” katanya sambil terus berjalan.
 |
| Asisten II Sekda Pekanbaru Bidang Pembangunan, Dedi Gusriadi |
Saat ditanya serapan APBD 2016 Pekanbaru Rp 3,1 triliun pada semester pertama ini, Dedi menjawab singkat. “19 persen sekian,” ujarnya.
Ketika ditanya lagi soal dampak pemangkasan anggaran yang disebut Rp 800 miliar pada APBD Perubahan nanti, Dedi menyuruh Tanya ke Sekda. “Sama pak Sekda lah. Abang belum tengok belum baca,” tuturnya.
Pihak Pemko masih melakukan penghitungan ulang dan rapat kajian antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait besaran rencana penerimaan dan sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diperoleh Pekanbaru dari Provinsi dan pusat. Hal ini diperlukan untuk menyusun APBD Perubahan 2016.
Setidaknya beberapa proyek multiyears Pemko Pekanbaru yang mesti digesa pengerjaan 2016 ini antara lain, pembangunan RSUD Kelas C Pekanbaru, pembangunan SMP Madani dan SMK Teknologi serta Pembangunan komplek perkantoran terpadu di Tenayan Raya. Dikhawatirkan jika pemangkasan anggaran Rp 800 miliar tersebut berdampak pada tunda bayar proyek tahun jamak tersebut.(dow/rik)
source : www.beritariau.co.id
Post a Comment