RIAU, PEKANBARU - Provinsi Riau kehilangan ratusan miliar tahun ini, akibat kelalaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Akibatnya, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya BPKAD, buah dari assesment pun dipertanyakan.
 |
| Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution |
"Makanya kubilang yang duduk dijabatan penting itu orang-orang serius, yang mengerti yang punya tanggung jawab. Masa sampai kehilangan, kalau hilang itu namanya bukan kelalaian. Tapi sudah salah besar," kata anggota Komisi C DPRD Riau Aherson, Jumat (22/4/16).
Adalah pajak rokok, sebesar Rp315 miliar melayang yang seharusnya menjadi khas pendapatan daerah. Pasalnya, BPKAD tidak menyalurkan ke kabupaten/kota pada triwulan ke IV akhir Desember lalu. Menurut Aherson, sulit untuk memahami kenapa BPKAD Riau tak menyalurkannya ke kabupaten/kota, yang memang sudah menjadi hak daerah. Akibat tak tak menyalurkan dana tersebut, Riau pun mendapat sanksi dengan tak diberinya anggaran yang bersumber dari pajak rokok.
"yang pasti sudah melayang pada awal tahun ini dari pajak rokok. Nilainya Rp315 miliar. Ini karena kelalaian BPKAD," ungkap Aherson. Selain itu, ada juga Dana Alokasi Umum (DAU) 2016 yang juga terpaksa dipotong pusat sebanyak 7,5 persen atau sebesar Rp55 miliar dari pusat.
Alasannya hampir sama, lantaran BPKAD tidak mengirimkan laporan penggunaan DAU 2015 lalu. Artinya, papar Aherson. Jika ditotalkan tidak kurang dari Rp370 miliar uang Riau melayang sia-sia. Plt Gubri juga diminta tidak hanya bisanya menerima laporan dari bawahan atau pun kurangnya kreatif dalam mencari dana tambahan pasca turunnya harga migas.
"Yang bagus itukan bagaimana bisa menambah anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan. Jadi, jangan hanya pandainya menghabiskan anggaran yang ada," ujar Aherson.
Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak menjawab. Sementara Asisten III Setdaprov Riau Edi Kusdarwanto saat dikonfirmasi isyaratkan kebenaran akan hal tersebut. Namun mantan Pj Bupati Kepulauan Meranti itu mengaku belum menerima laporan dari BPKAD.
"Saya secara kongkrit belum bisa menjelaskan soal itu ya. Harus dilihat dulu apa sebenarnya. Saya secara administrasi juga belum melihat, karena saya belum menerima laporan," jelas Edi.(dow/rit)
source : www.riau.news
Post a Comment