RIAU, PEKANBARU - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan membuka perwakilan di Riau mendapat dukungan dari wakil rakyat di DPRD Riau. Wakil rakyat berharap, KPK tidak masuk angin di Riau.
 |
| Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura |
"Kita sangat mendukung kalau memang ada rencana seperti itu. Tapi lama-lama di sini dan berkawan pula dengan pejabat, bisa masuk angin pula nanti. KPK harus pertahankan integritasnya,” kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada wartawan, Kamis (14/04/16).
Perwakilan KPK di Riau menurutnya sangat dibutuhkan. Apalagi sebutnya, tidak lama lagi anggota DPRD Riau akan membahas APBD Perubahan 2016 yang pembahasannya perlu diawasi KPK.
"Ini kan mau pembahasan APBD Perubahan lagi ni, jangan sampai ada lagi yang memasukkan diam-diam anggaran yang tak disetujui oleh dewan, seperti kejadian saat pembayaran hutang eskalasi," ungkapnya.
Saat disinggung persoalan apa yang mesti diselesaikan KPK, anggota Komisi E DPRD Riau ini menjawab, persoalan pembayaran hutang eskalasi yang totalnya mencapai Rp220 miliar dalam APBD Perubahan 2015.
"Hal utama yang perlu dilakukan adalah masalah eskalasi. KPK harus segera bertindak dan menindaklanjuti persoalan eskalasi ini," tutup mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK), Saut Situmorang mengungkapkan rencana lembaganya menempatkan perwakilan di Provinsi Riau. Lembaga antirasuah tersebut segera berkantor di Pekanbaru dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan tindak korupsi di provinsi yang tergolong rawan penyimpangan uang negara tersebut.
“Kami berlima (para pemimpin KPK.red) sering mendiskusikan itu. Rencana membuat perwakilan di daerah yang sempat terhenti akan segera direalisasikan,” tutur Saut menjawab riauterkinicom usai memimpin kegiatan membuat komitmen pencegahan korupsi bersama Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman dan seluruh bupati dan walikota di Gedung Daerah Provinsi Riau, kemarin.(ria/leg03)
Post a Comment