ROKAN HILIR, BANGKO - Ketua Komisi A DPRD Rokan Hilir Abu Khoiri meminta pemkab bisa konsekuen menjalankan sikap sesuai dengan arah kebijakan yang pernah diwacanakan sebelumnya menyangkut honorer.
 |
| Ketua Komisi A DPRD Rokan Hilir, Abu Khoiri |
"Kami minta penerapannya harus sesuai dengan peraturan, yang berlaku. Jangan sampai nantinya justeru menimbulkan masalah di lapangan," kata Abu Khoiri, Sabtu (25/3/2016).
Ia menuturkan mendapat informasi yang beredar di media massa di mana pemkab menyatakan tidak lagi menerima tenaga honorer. Malahan terangnya, pemkab berencana untuk merumahkan tenaga honorer yang jika ditemukan tidak bekerja dengan baik karena hanya akan membebankan pada anggaran saja.
"Tapi pada praktiknya saya melihat pemkab masih ada yang terima honorer, ada yang baru keluar SK-nya pula. Ini seperti apa komitmennya, padahal kita tahu daerah mengalami defisit keuangan mencapai Rp800 miliar lebih," kata Abu Khoiri.
Tenaga honorer yang ada terangnya tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan namun justeru yang ada tenaga honorer baru terus bermunculan di dinas dan instansi. "Kami minta pemkab untuk memperhatikan hal ini jangan sampai terjadi kelebihan tenaga honorer," pungkas Abu Khoiri.(roi/leg03)
Post a Comment