BERITA RIAU, PEKANBARU - Sudah 4 tahun pemerintahan Firdaus memimpin Kota Pekanbaru. Selama 4 tahun tersebut, tempat bahkan kasus prostitusi di Pekanbaru bukannya berkurang malahan semakin bertambah. Tidak hanya prostitusi, beberapa kasus mulai dari narkoba dan berbagai tindak kejahatan masih saja terjadi.
Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyadi Anwar mengatakan, di 1 tahun masa pemerintahan Firdaus ini, dirinya merasa pesimis terhadap Visi wali kota Pekanbaru yang menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.
"Kita tetap berikan penghargaan kepada beliau atas kinerjanya ya walaupun masih banyak kekurangan disana sini. Untuk itu dimasa kepemimpinan dengan sisa setahun ini, wali kota harus banyak hal yang bisa di lakukan terutama dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang Madani," kata Mulyadi, Jumat (5/3/2015).
Dengan banyaknya prostitusi di Pekanbaru, kata Mulyadi, kota Pekanbaru sangat jauh dari kesan Madani. Selain itu, kasus prostitusi mulai dari kelas bawahan sampai golongan elit masih saja terjadi di Pekanbaru.
"Kalau berani, bereskan segala jenis tempat maksiat di kota Pekanbaru, seperti warung remang-remang, panti pijat plus-plus, serta tempat karaoke yang diduga kuat sebagai tempat mesum," tegasnya.
"Coba bayangkan saat ini hotel banyak, harga menarik, bahkan siapa saja nginap, tanpa mempertanyakan surat nikah. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari aparatur berwenang, mau jadi apa Pekanbaru? Bisa jadi kota madani? Saya pesimis kalau tata kelola kota ini masih begini," sambung Mulyadi.
(simak juga : Mulai Tak Berizin Hingga Dijadikan Tempat Mesum, Movie Box Di Pekanbaru Kian Meresahkan)
Untuk saat ini, banyak tempat-tempat hiburan, seperti bioskop, bioskop mini atau movie box bahkan tempat karaoke keluarga kini diduga menjadi sarang transaksi narkoba bahkan lengkap dengan wanita penghibur dan perbuatan lainnya.
Belum lagi, ujarnya, pedagang jagung di beberapa titik tertentu di Pekanbaru juga di duga ikut menyediakan wadah buat para pengunjung untuk berbuat asusila atau tempat prostitusi secara terbuka.
"Semua disinyalir menjadi tempat prostitusi, perzinahan ada di depan kita dan seakan terjadi kesengajaan sampai pembiaran. Semuanya seakan-akan kita tidak punya Satpol PP, dinas Sosial dan pemerintah pada umumnya," terangnya.
Seharusnya, jika pemerintah serius, perlu kerja keras diikuti dengan niat bersama dari untuk mewujudkan cita-cita wali kota. "Jika sistem tata kelola perintah Kota Pekanbaru tidak diperbaiki, menurut saya akan sulit Pekanbaru akan menjadi Kota metropolitan yang madani," tutupnya.(dow/bal)
Post a Comment