BERITA RIAU, ROKAN HULU - Puluhan keluarga mahasiswa asal Rokan Hulu (Rohul) untuk kedua kalinya mendatangi Gedung DPRD Rokan Hulu (Rohul), Selasa (1/11/15). Mereka mempertanyakan kelanjutan bantuan beasiswa sekira Rp 6,998 miliar sejak empat semester yang tidak dibayarkan lagi, sejak 2014 dan 2015.
Puluhan keluarga dari mahasiswa ini diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Rohul Nono Patria Pratama dan anggota Komisi III DPRD Rohul lain, dan selanjutnya dilakukan hearing atau dengar pendapat dihadiri Kepala Disdikpora Rohul Muhammad Zen, Kepala DPKA Rohul Jaharuddin, Kabag Hukum Elfiskar, Kepala Bappeda Nifzar.
Saat istirahat hearing, Kepala Disdikpora Rohul M. Zen mengakui dana untuk bantuan beasiswa yang dianggarkan melalui bantuan sosial (Bansos) tidak bisa dicairkan, karena hasil audit pada 2013 silam, ada temuan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yakni dana Bansos tidak bisa disalurkan setiap tahun secara berturut-turut.
"Dana itu ada di kas daerah. Namun tidak bisa dicairkan karena adanya anjuran BPK tahun 2013 itu," ujar M. Zen menjawab Wartawan, Selasa siang.
Menurut M. Zen, Disdikpora Rohul juga membicarakan masalah tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul Damri, dan dinas terkait lain, agar bantuan beasiswa rutin bagi mahasiswa berprestasi dikucurkan setiap tahun.
"Pemerintah Daerah memasukkan, nomenkelatur (item penggunaan anggaran) namun tidak bisa terbit, sebab harus melapor ke Kemendagri," jelasnya.
"Tidak mungkinlah kita merugikan orang lain, apalagi mahasiswa ini kan anak-anak kita juga," tambah M. Zen.
M. Zen mengungkapkan awalnya program bantuan beasiswa diberikan kepada 83 mahasiswa berprestasi. Namun karena ada anjuran dari BPK RI, program pendidikan tersebut tak bisa dilanjutkan.
"Aturan berubah ya harus kita ikuti. Kalau tetap dijalankan, saya yang kena nanti," pungkas M. Zen dan mengharapkan Pemerintah Pusat kasih solusi agar mahasiswa Rohul tidak terlantar pendidikannya.(dow/rtm)
Post a Comment