BERITA RIAU, ROKAN HILIR - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bengkalis 2016, saat ini masih dalam tahap pembahasan tingkat komisi DPRD Bengkalis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belum diketahui secara pasti estimasi anggaran daerah tersebut kemungkinan diprediksi akan disahkan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang.
“Saat ini pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerja sudah berjalan sejak seminggu lalu. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Platfon Pengajuan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016. Target kami selambatnya APBD 2016 disahkan pertengahan Desember atau setelah Pilkada dilaksanakan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi, Selasa (24/11/15).
Politisi muda PKS ini menjelaskan, setelah pembahasan di tingkat komisi kemudian dilanjutkan kesepakatan (MoU) KUA-PPAS antara DPRD dan Pemkab Bengkalis dan selanjutnya RAPBD dibahas ditingkat Badan Anggaran (Banggar) untuk dilakukan finalisasi.
“Mudah-mudahan November ini pembahasan ditingkat komisi selesai, dan dilanjutkan ke banggar sebelum disahkan,” katanya lagi.
Ditambahkan, salah satu Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Hendri HS, berlangsung pembahasan KUA-PPAS RAPBD secara intens diseluruh komisi. Untuk komisi II yang membidangi pembangunan daerah, membahas beberapa persoalan atau program dinilai penting, terutama yang menyangkut masalah kegiatan fisik.
“Seperti persoalan jalan poros, jalan lingkungan, drainase, turap pemecah gelombang serta kegiatan fisik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Untuk kegiatan fisik yang dibahas semuanya skala prioritas. Kami meminta yang riil, bukan program yang muluk,” kata Hendri.
Terkait proyek multiyears (MY) yang akan berakhir Desember, Hendri menyebutkan, bahwa pembayaran proyek MY kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) harus sesuai dengan volume serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Proyek MY tidak dibahas dalam KUA-PPAS RAPBD 2016, dan tidak ada lanjutan pada 2016,” imbuh Hendri.(dow/rtm)
Post a Comment