BERITA RIAU, DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai berencana akan melelang pekerjaan untuk publikasi kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode 2016-2021 kepada pihak ketiga. Namun dasar dari pelelangan itu dan spesifikasinya KPU Dumai sendiri hingga saat ini belum diinformasikan.
Direncanakan, KPU sudah menunjuk beberapa media untuk publikasi seperti media cetak, media televisi dan radio. Namun pada pertemuan bersama media beberapa waktu yang lalu Ketua KPU Darwis mengatakan belum ada menunjuk satupun media untuk publikasi resmi pada tanggal 20 November sampai 5 Desember 2015 itu.
Tapi belakangan KPU menyebutkan kepada media pekerjaan jasa publikasi itu akan ditenderkan atau mungkin juga Penunjukan Langsung (PL). Perkembangan terakhir KPU malah akan menunjuk calo selaku Event Organiser (EO) atau agen untuk menyalurkan pekerjaan itu kepada media.
Dikarenakan ada indikasi permainan dari KPU Dumai, perwakilan media berencana akan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum. Mengingat pihak KPU Kota Dumai sendiri terkesan tidak transparan dalam penggunaan anggaran pada hetal Pilkada Kota Dumai tahun ini.
"Kita akan laporkan kecurangan KPU Dumai ke aparat penegak hukum. Apa dasarnya KPU Dumai menunjuk EO atau agen untuk menyalurkan jasa publikasi itu kepada media. Saya dengar EO atau agen tersebut bukan dari media," kata Ricky Hutagalung, seorang wartawan di Dumai, Ahad (11/10/15).
"Mana mengerti mereka pekerjaan bidang publikasi. Ini sengaja dibuat kacau oleh KPU, karena jika melalui satu EO atau agen dia bisa nego berapa fee untuk KPU, namun jika ini diecer ke masing-masing media sulit untuk melakukan nego kebanyak orang," tambah Ricky Hutagalung.
Ricky mengatakan, KPU Dumai sengaja mengulur waktu, beberapa kali media meminta agar ini didudukkan kembali setelah pertemuan beberapa waktu yang lalu, namun Ketua KPU Dumai seolah-olah menghindar. Tentu saja ini ada unsur kesengajaan dalam penggunaan anggaran publikasi.
"Kita sudah tanyakan kepada Ketua KPU Dumai, Darwis agar segera melakukan pertemuan kembali setelah pertemuan beberapa waktu yang lalu, tapi nampaknya dia sengaja menghindar. Kalau saya melihat dia tak mampu memimpin KPU, itu baru hal yang kecil namun memakan waktu berbulan-bulan untuk mengambil kebijakan, apalagi menjalankan sebuah helat demokrasi. Jadi saya rasa pilkada Dumai terancam gagal, "jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Ricky, KPU Dumai juga terindikasi melakukan penyelewengan dana pilkada Dumai, salah satu contoh pengadaan spanduk pasangan calon. Karena bahan atau kain spanduk dibeli dengan bahan yang murah dan ukurannya juga tidak standar yang telah ditentukan.
"Jadi, karena anggaran di KPU ini cukup besar, kita minta aparat dari Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK untuk mengawasi pelaksanaan pilkada khususnya KPU Dumai, "katanya.
Sebagaimana diketahui, Ricky Hutagalung sudah terbukti membuat beberapa orang pejabat di DPRD Dumai yang saat ini masih dalam masa tahanan dikarenakan laporannya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Dumai terkait penyelewengan dana pengadaan bacaan koran di lembaga tersebut.
"Saya tidak main-main, kalau ada indikasi penyelewengan anggaran baik anggaran publikasi, dan anggaran lainnya saya yang akan melaporkan KPU Dumai ke lembaga negara penegakan hukum, "tegas Ricky berapi-api.(dow/rtm)
Post a Comment