Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit, Pindiv Hukum Bank Riau Kepri Diperiksa Jaksa

RIAU, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang membelit sejumlah nama di jajaran Bank Riau Kepri (BRK) ke pihak penegak hukum.

SF Haryanto berharap kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank BUMD Cabang Bangkinang dalam pembelian lahan sawit di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kampar ini bisa diusut dengan tuntas.

"Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, maka kita serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum," SF Hariyanto saat dimintai tanggapan terkait adanya salah seorang pejabat di BRK yang juga masuk dalam lingkaran dugaan rasuah itu, Jumat (22/10/21).

baca juga : Terkait Kredit Macet 17 Miliar Koperasi Majapahit, Pincab BRK Kampar di BAP

Seperti diketahui, saat Jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar telah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi perkara dugaan korupsi di Bank Daerah Cabang Bangkinang. Dari belasan saksi yang diperiksa, terdapat nama Fajar Restu Febriansyah, Pimpinan Divisi Hukum Bank BUMD di Riau.

Pengusutan perkara itu masih dalam penyelidikan. Dalam tahap ini, Jaksa berupaya mencari peristiwa pidana dalam perkara itu. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan alat bukti.

lihat : Agunan Koperasi 'Abu-Abu', BRK Cabang Kampar Macet Rp 17 Miliar

Belasan saksi itu berasal dari pihak bank maupun kreditur. Salah satunya adalah Fajar Restu Febriansyah. Saat dugaan rasuah terjadi, bakal calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK itu, menjabat selaku Kepala Cabang (Kacab) Bangkinang.

Meski begitu, mantan pejabat Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut berharap kasus ini tidak membuat performa BRK sebagai bank milik pemerintah daerah di Riau menjadi terdampak. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada jajaran direksi BRK agar fokus bekerja guna meningkatkan pemasukan di bank kebanggaan masyarakat Riau Kepri tersebut.

"Bank Riau Kepri harus tetap berjalan, kalau ada yang bermasalah dengan penegak hukum, silahkan itu dipertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukannya," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengingatkan kepada Dirut Bank Riau Kepri, Andi Buchori agar mengevaluasi seluruh jajarannya. Sebab pihaknya tidak ingin ada orang-orang bermasalah yang duduk di jajaran direksi BRK.

"Kita berharap pimpinan Bank Riau Kepri bisa melakukan pembenahan, supaya kedepan tidak terjadi lagi, jadikan ini sebagai pengalaman buruk, untuk perbaikan bank riau Kepri agar kedepan lebih baik lagi, apalagi sekarang kan sedang gencar-gencarnya menuju syariah," katanya.

Selain itu Husaimi juga yakin bahwa dalam penunjukan seseorang pada posisi jabatan tertentu tentu sudah melalui tahapan yang panjang. Termasuk menelusuri rekam jejak orang tersebut, sehingga dikemudian hari tidak lagi ditemukan ada pejabat yang bermasalah duduk di posisi penting pada bank BUMD ini.

"OJK pasti kan lebih tau rekam jejaknya, jadi kita tetap kedepankan praduga tak bersalah, kita yakinkan ke OJK untuk mengkaji itu," katanya.(dow)