RIAU, PEKANBARU - Beredar informasi bahwa Pekanbaru, yang menyandang status sebagai ibukota Provinsi Riau, dan kota yang termasuk cukup pesat perkembangannya di wilayah barat Pulau Sumatera, tergolong sedikit mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau, yang tertuang di APBD Riau dalam setiap tahun anggaran.
 |
| Kepala Bappeda Riau, Rahmad Rahim |
Tapi data yang diperoleh di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, dari tahun ke tahun kota ini justru mendapat asupan dana yang tergolong besar di antara 12 daerah otonom (kabupaten/kota) di Riau. ‘’Tidak mungkinlah Pemprov Riau tidak memperhatikan Pekanbaru karena kota ini merupakan etalase Riau,’’ kata Kepala Bappeda Riau, Rahmad Rahim, Kamis (26/4/2018).
Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau itu, karena Pekanbaru menyandang status sebagai ibukota Provinsi Riau, kota ini menyandang beban yang relatif berat dibandingkan daerah otonom lainnya, antara lain sebagai barometer Riau. ‘’Banyak yang mengukur kemajuan Riau dari sisi sejauh mana kemajuan dan perkembangan yang dialami ibukotanya, Pekanbaru,’’ kata Rahmad, didampingi Sekretaris dan empat kepala bidang di Bappeda Riau.
Menurutnya, dalam rentang waktu lima tahun terakhir, 2014-2018, setidaknya selama dua tahun anggaran Pekanbaru menerima alokasi dana dari APBD Riau yang cukup besar, jauh di atas kabupaten/kota lainnya di Riau. Bahkan pada 2018 ini, jumlah asupan dana dari APBD Riau yang diterima kota yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Walikota Ayat Cahyadi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Riau.
Untuk tahun anggaran 2018 ini, Pekanbaru menerima alokasi dana dari APBD Riau sebanyak Rp750 miliar. Bandingkan dengan daerah yang menempati peringkat kedua menerima alokasi APBD Riau di 2018, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, yang hanya menerima sebesar Rp229,1 miliar. ‘’Besarnya alokasi dana APBD Riau 2018 yang diterima Pekanbaru, antara lain dimungkinkan dengan dilanjutkannya pekerjaan fisik Jembatan Siak IV dan pembangunan dua fly over untuk mengurai kemacetan Kota Pekanbaru,’’ kata Rahmad Rahim.
Data yang diperoleh media dari Bappeda Riau, untuk tahun anggaran 2018 Pemprov Riau mengalokasikan dana sebanyak Rp2,11 triliun untuk 12 kabupaten/kota yang ada di Riau. Dana sebesar itu, antara lain berasal dari pos belanja langsung sebesar Rp1,79 triliun atau 84,78 persen; sedangkan dari pos belanja tak langsung tercatat sebanyak Rp321,8 miliar (15,22 persen).
Jauh sebelumnya, yaitu di tahun anggaran 2014, Pekanbaru juga menerima asupan dana dari APBD Riau yang jauh lebih besar di antara 12 kabupaten/kota yang ada di daerah ini. Di 2014 itu, dana APBD Riau yang diterima Pekanbaru sebanyak Rp517,4 miliar. Pada tahun anggaran yang sama, yang juga tergolong besar menerima dana dari APBD adalah Rokan Hilir, yaitu sebesar Rp444,6 miliar.
Untuk tahun anggaran 2014 ini, Pemprov Riau mengalokasikan bantuan dana untuk 12 kabupaten/kota sebanyak Rp3,14 triliun. Dana sebanyak itu, antara lain sebesar Rp3,14 triliun berasal dari pos anggaran belanja langsung, sedangkan sisanya sebanyak Rp3,0 miliar dari pos belanja tidak langsung.
Selama tiga tahun anggaran lainnya, yaitu 2015, 2016, dan 2017, Pekanbaru memang tidak lagi menempati posisi ‘’pemuncak’’ penerima alokasi dana dari APBD Riau. Kendati demikian, kalau tidak menduduki posisi kedua penerima dana APBD Riau terbesar di antara 12 kabupaten/kota yang ada, setidaknya Pekanbaru menduduki posisi sebagai di nomor urut tiga. Atau yang paling ‘’nahas’’ masuk lima besar.
Untuk tahun anggaran 2015, daerah yang paling banyak menerima alokasi dana dari APBD Riau adalah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebesar Rp955,7 miliar. Posisi kedua terbanyak ditempati oleh Kabupaten Indragiri Hilir yang menerima Rp589,8 miliar, disusul kemudian oleh Kabupaten Kampar sebesar Rp531,5 miliar. Pada tahun ini Pekanbaru kebagian dana APBD Riau sebanyak Rp275,4 miliar.
Untuk 2015 ini, Pemprov Riau mengalokasikan dana untuk kabupaten/kota yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp4,68 triliun. Dana itu, sebanyak Rp3,88 triliun (82,9 persen) dari pos belanja langsung, sedangkan sebanyak Rp797,0 miliar alias 17,1 persen berasal dari pos belanja tidak langsung.
Pada tahun anggaran 2016, yang terbanyak mendapat asupan dana dari APBD Riau adalah Kabupaten Kampar, mencapai Rp487,7 miliar, yang diikuti kemudian oleh Kabupaten Rokan Hulu sebanyak Rp443,4 miliar. Pekanbaru tahun anggaran ini menerima asupan dana yang cukup besar juga, alias menduduki peringkat ketiga, dengan besaran dana Rp365,5 miliar. Bandingkan dengan Kabupaten Bengkalis yang di tahun yang sama menerima Rp148,6 miliar, atau Kabupaten Siak Rp161,3 miliar.
Untuk tahun anggaran 2016 ini, Pemprov Riau mengalokasikan dana untuk 12 kabupaten/kota sedikit menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp3,40 triliun. Dana itu, sebanyak Rp1,96 triliun dari pos belanja langsung, dan Rp1,44 triliun dari pos belanja tidak langsung.
Pada 2017, Pekanbaru juga tak jadi ‘’pemuncak’’ penerima alokasi dana dari APBD Riau. Tapi dari 12 kabupaten/kota yang ada di daerah ini Pekanbaru menempati rangking nomor empat dengan menerima dana sebanyak Rp269,2 miliar. Pada tahun anggaran ini, penerima alokasi dana APBD Riau terbanyak adalah Rohil sebesar Rp309,8 miliar, diikuti Kampar Rp305,7 miliar, dan Inhil sebesar Rp299,7 miliar.
Untuk tahun anggaran 2017 ini, dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, alokasi dana APBD Riau untuk 12 kabupaten/kota juga mengalami penurunan, yaitu hanya sebanyak Rp2,41 triliun. Dana itu, sebesar Rp1,72 triliun (71,19 persen) dari pos belanja langsung, sementara lainnya sebanyak Rp696,2 miliar berasal dari pos belanja tidak langsung.(rls)
Post a Comment