ROKAN HULU, TAMBUSAI - Ratusan Masyarkat yang berhasal dari Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagarantapah Darussalam yang terbagi dalam lima Desa yakni Desa Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Jaya, Rimbo Makmur, dan Tanah Datar mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Senin 23/05/16.
Ratusan Warga mendesak Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu lebih serius lagi dalam menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar sebab kegiatan lima Desa masih didukung penuh olehPemkab Rohul.
Tak lama berselang Ratusan massa didatangi Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya dan meminta perwakilan aksi untuk masuk mengikuti mediasi di ruang rapat fraksi kantor DPRD Rohul.
Hering yang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Ketua Komisi Baihaqi Adduha, Alpasirin, Zulfahmi dan perwakilan dari massa aksi Limson Gultom yang di dampingin puluhan warga dari lima Desa.
Dalam pernyataannya Koordinator Lapangan aksi warga lima desa, Limson Gultom, menungkapkan selain masalah kesehatan, dan pendidikan yang kurang diperhatikan oleh Pemkab Kampar, situasi di lima desa tidak kondusif kerna tingkat kriminal tiap hari kian meningkat", ujarnya
Ditambah Limson, "masalah pelayanan kesehatan yang buruk yang di berikan oleh dinas kesehatan Kabupaten kampar sehingga niat hati makin kuat ingin bergambung dengan Kabupaten Rokan Hulu kerna kami di Diskriminasikan oleh Pemda Kampar selama ini", ujarnya.
Menanggapi keluhan warga lima desa saat dengar pendapat itu, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH menyarankan warga membuat laporan tertulis berisikan fakta-fakta terjadi di lima desa, pasca mengambangnya putusan pemerintah.
Kelmi mengakui masalah tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh DPRD Rohul, dan masalah perbatasan dua kabupaten ini tengah ditangani pihak Kemendagri.
"Kami dari DPRD (Rohul) sudah berupaya memperjuangkan bagaimana nasib masyarakat lima Desa agar masuk Rohul,
Kelmi mengatakan laporan tertulis harus dibuat segera mungkin, sehingga surat akan disampaikan ke Pemprov Riau dan Kemendagri, kerna keinginan kuat dari masyarakat menjadi warga Kabupaten Rohul.
"Kami minta laporan tertulis dilengkapi fakta-fakta akibat putusan mengambang ini sehingga kami segera berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan pemerintah," ujar Kelmi dan meminta laporan tertulis segera disampaikan ke Sekretariat DPRD Rohul dalam beberapa hari ke depan, termasuk dokumen tentang lima desa.
Ketua Komisi 1 DPRD Rohul, Baihaqi Adduha, juga mengakui komisinya sudah menyusun lima agenda yang akan dibahas tahun ini. Dan masalah tapal batas Kampar dan Rohul menjadi agenda prioritas pihaknya.
"Ini menjadi kerja prioritas kami untuk memperjuangkan dengan giat ke depan. Kami siap melakukan itu, bila perlu berkoordinasi dengan Kemendagri," jelas Baihaqi.
Anggota Komisi 1 DPRD Rohul Zulfahmi, juga mengakui warga lima desa juga dirugikan pada Pilkada 2015 lalu. Pasalnya, sekira 6.000 suara di lima desa tidak ikut menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi tahun lalu.
"Saat ini mereka terombang-ambing dan terjadi gesekan. Namun warga sudah cukup bersabar, sehingga tidak terjadi gesekan fisik," ungkap Zulfahmi.
"Mari kita bersama-sama mendorong masalah tapal batas di lima desa ini segera diselesaikan oleh Kemendagri," ujarnya.
kalau setuasinya tidak jelas tentu pemkad Rohul merasa di rugi kan dari segi anggaran karena banyak aset Rohul di lima desa yang sudah di bangun.
"Kita tak mau aset kita diambil orang lain," tegas Zulfahmi dan mengajak seluruh pihak bersama-sama dalam perjuangkan masalah lima desa ini agar warga tidak dikucilkan seperti saat ini.
Sementara itu, Politisi Partai NasDem, Alpasirin, mengatakan bila 95 persen warga lima desa punya KTP dari Rohul, pemerintah pusat tak berkompeten memasukan lima desa ini ke wilayah administrasi Kampar.
"Ini bukan masalah hari ini saja. Ini masalah sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Ini masalah kedaulatan masyarakat lima desa. Gubernur (Riau) juga harus melihat kondisi masyarakat lima desa sekarang," harap Alpasirin dan meminta Pemkab Rohul juga ikut perjuangkan regulasi lima desa ke pemerintah pusat.
Alpasirin mengatakan harus ada aksi dan upaya sistematis dari DPRD Rohul. Bila perlu, anggota DPRD Rohul ikut demo bersama seluruh warga lima desa ke kantor Gubernur Riau atau Kantor DPRD Riau",ujarnya. (dow/kim)
source : www.beritarohul.com
Post a Comment