RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bertungkus lumus dalam berjuang untuk pengesahan APBD. Hal itu setelah dilakukannya pengesahan dan SKPD ditunjuk sebagai pelaksana.
Namun, ketika hal tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, tentu sangat disayangkan. Hal itu pun membuat Pelaksana tugas (Plt) Gubri Arsyadjuliandi Rachman kecewa.
Diketahui, hasil evaluasi di seluruh SKPD untuk realisasi fisik baru mencapai 12 persen, sedangkan untuk realisasi keuangan baru mencapai 8,6 persen. Untuk itu, SKPD, seperti PU, harus mencapai 80 persen, sementara Diskes 60 persen, Disdikbud mencapai angka di atas 40 persen, RSUD di atas 50 persen.
Untuk itu, Plt Gubri terus mengingatkan kepada kepala dinas dan badan di masing-masing SKPD, terutama kepala SKPD yang memiliki anggaran besar untuk menggesa realisasi APBD 2016. Atas hasilnya, perlu dilakukan percepatan realisasi dan harus memenuhi target pada bulan kedua triwulan kedua, sebesar 35 persen.
Hal itu terutama di beberapa dinas yang memiliki anggaran besar, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, RSUD Pekanbaru, yang malah menjadi titik lemah rendahnya realisasi. Pemicunya adalah Rencana Umum Pelelangan di SKPD tersebut yang belum masuk secara keseluruhan dan belum benar-benar bergerak.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau Masperi meminta agar Kepala Dinas dan Badan di masing-masing SKPD bisa berpikir sistematis.
"Sekarang, progres yang sudah dilakukan masing-masing SKPD tersebut untuk percepatan realisasi dan harus memenuhi target pada bulan kedua triwulan kedua, yakni sebesar 35 persen. Masing-masing kepala dinas dan badan harus berpikir sistematis. Mereka harus membuat Rencana Operasional Program (ROP). Saat ini, suplai seperti itu yang tidak didapatkan oleh Plt Gubri sehingga membuat beliau kecewa, bukan marah," ujar Masperi
Sementara itu, yang diinginkan Plt Gubri itu, lanjutnya, adalah progres apa yang dilakukan agar realisasi anggaran APBD 2016 bisa digesa. Menurutnya, jika tidak tercapai dan realisasinya rendah, haruslah diketahui apa yang kendalanya dan tentu harus disampaikan. "Sudahkah cukup berkompeten? Jika itu sudah tercapai, berarti dia sudah bisa memberdayakan bawahan. Kalau tidak tercapai, apa kendalanya, itu yang harus diklarifikasi jangan didiamkan saja," ungkap Masperi.
Karena itu., kata dia, kepala dinas dan SKPD harus punya kiat-kiat khusus untuk meningkatkan penyerapan anggaran tersebut, yakni paket lelang yang sudah ada segera dilakukan lelang, jangan di tahan-tahan dan SKPD harus membuat laporan internal kontrol kepada pimpinan.(ria05)
Post a Comment