INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui akan menerapkan input usulan program prioritas pembangunan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kabupaten ke tingkat Provinsi Riau menggunakan sistem e-Planning.
"Semua yang usulan pembangunan yang ditampung, mulai dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, termasuk juga aspirasi dari anggota DPRD Inhil. Setelah itu, dilakukan pembahasan sesuai dengan skala prioritas dan dibandingkan dengan kemampuan anggaran daerah," ungkap Sekretaris Bappeda Inhil, H Andrismar, kemarin.
Lanjutnya, setelah disusun skala prioritas di tiap-tiap kecamatan, hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang baru dilaksanakan, maka total anggaran pembangunan yang diusulkan mencapai angka 5,7 triliun. Angka ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 15 trilyun.
"Dari total 5,7 triliun ini, kemudian akan di-breakdown (dikurangi) lagi. Disortir berdasarkan kebutuhan prioritas untuk dilanjutkan ke Musrenbang Provinsi maupun yang dianggarkan melalui APBN," sebutnya. Imbuhnya, tidak mungkin semuanya bisa diakomodir dari total nilai 5,7 triliun tersebut.
Dikatakan, proses penyortiran tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan pada setiap tingkatan daerah. Seperti masalah jalan, ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada yang menjadi kewenangan provinsi.
"Selain itu jika ada pelaksanaan program yang diluar kemampuan anggaran kita, maka kita akan meminta bantuan melalui anggaran Provinsi," sebutnya.
Sedangkan jika terdapat program yang tidak dapat diakomodasi melalui Musrenbang. Maka, dapat dilaksanakan melalui dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bagi desa di Kabupaten Inhil dan sumber dana lainnya.(hum04)
Post a Comment