RIAU, PEKANBARU - Adanya temuan 57 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang tidak jelas keberadaannya, namun tetap menerima gaji oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membuat Angota Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby khawatir penemuan tersebut mayoritas dari kalangan PNS yang ada di Provinsi Riau.
Menanggapi hal tersebut, Suhardiman Amby mengatakan, Komisi A DPRD Riau mendorong Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Kami desak BKP2D untuk menindaklanjuti temuan BKN. Berapa PNS di Riau yang seperti temuan BKN itu, lakukan identifikasi segera, yang tidak produktif, yang datang hanya mengurus proyek pemerintah, disuruh pensiun muda saja. Daripada menghabiskan duit negara saja, mereka ada tapi tidak bekerja," tegas politikus asal Kabupaten Kuantan Singingi ini Saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi A khususnya akan merencanakan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus terkait persoalan ini. Pansus akan mengkaji apa kebutuhan dinas terkait, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan di Provinsi Riau ini.
"Setelah reses nanti kami akan bentuk Pansus untuk menyelidiki ini. Pansus ini merupakan inisiatif Komisi A," tutupnya.(ria/leg04)
Post a Comment