Sepanjang 2015, Inilah Kebijakan Tak Populer Dari Walikota Pekanbaru

Walikota Pekanbaru, DR Firdaus ST, MT

BERITA RIAU, PEKANBARU - Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru tidak pernah sepi pemberitaan. Peristiwa demi peristiwa terjadi silih berganti. Mula dari Peraturan Daerah (Perda) Parkir Pekanbaru empat kali lipat sampai batalnya Walikota Pekanbaru, Firdaus MT pergi ke Tiongkok. Berikut ini sorotan kebijakan Walikota Pekanbaru yang kontroversial.

1. Saat Kabut Asap, Walikota Pekanbaru Pergi ke Tiongkok 

Pada pertengahan September 2015, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT mendapat kecaman dari masyarakat. Pasalnya saat warganya tengah khawatir akan kesehatan di tengah musibah kabut asap, Firdaus MT malah berencana ke Kota Nanning, Tiongkok menghadiri expos perkembangan Pembangunan Smartcity. 

(Baca: Aneh, Bukan Izin dari Mendagri Firdaus MT Justru Bisa Pelesir ke Tiongkok)

Namun opini publik menilai upaya melarikan diri dari kabut asap yang tengah mengepung kabut asap dengan kondisi udara berbahaya. Ramainya protes masyarakat akhirnya membuat, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT membatalkan keberangkatannya pada Kamis (17/09/2015).

2. Polemik Perda Parkir Pekanbaru

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Bukan tentang kabut asap melainkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Parkir dipinggir jalan raya yang disahkan DPRD Pekanbaru. Dalam Perda tersebut tarif parkir menjadi empat kali lipat, sehingga masyarakat ramai-ramai menolak. 

(Baca: Firdaus MT : Tarif Parkir Baru, Berlaku Tahun 2016)

Bahkan dibuat petisi yang ditujukan ke Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Belakangan Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menerangkan tariff parkir hanya diperuntukkan pada 10 persen titik parkir. Sisanya masih tarif lama Rp 1000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 2000 untuk mobil.

3. Swastanisasi Sampah Rp 53 miliar

Guna meningkatkan pelayanan angkut sampah kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyerahkan pengelolaan ke swasta.  Kemudian ditunjuk pihak ketiga yakni PT Multi Guna Inti (MIG) menjadi pemenang tender proyek dengan nilai kontrak Rp 53 miliar lewat APBD Pekanbaru untuk dua tahun. 

(Baca: Swastanisasi Sampah Rp 53 miliar, Pekanbaru Malah Kehilangan Adipura)

Besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pihak ketiga ini menuai polemik masyarakat. Namun Pemko bersikukuh dengan kebijakan tersebut. Belakangan setelah diambil aih pihak ketiga, Pekanbaru harus merelakan penghargaan Piala Adipura Tahun 2015. Padahal Ibu Kota Provinsi Riau sempat mendapatkan 10 Kali untuk kota bersih dalam kategori Kota Besar.

4. Protes Tiga RW Pekanbaru Masuk Kampar

Awal Desember 2015, Warga dari Tiga RW yagn berada di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya lakukan demonstrasi menolak bergabung dengan Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 tahun 2015 tentang Tapal Batas Pekanbaru dengan Kampar. 

(Baca: Pernyataanya Lukai Hati Warga, Gerakan Anti Firdaus MT Mulai Bermunculan)

Berbagai pihak mempertanyakan Pemerintahan Walikota Pekanbaru, Firdaus MT bersama Wakilnya, Ayat Cahyadi soal lepasnya tiga RW tersebut. Lantas Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menyebutkan secara pribadi dirinya tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun pihak Pemko Pekanbaru harus patuh dengan keputusan tertinggi dari Mendagri tersebut.

Tentunya masih banyak lagi kebijakan Walikota Pekanbaru satu ini dalam mengelola pemerintahannya seperti terkait Program Kasih Papa (baca : Tak Dipatuhi Bawahan, Program Kasih Papa Firdaus MT Hanya Pencitraan) dan sebagainya (dow/ber)