BERITA RIAU, PELALAWAN - Kurang lebih Rp 150 milyar APBD Pelalawan Tahun Anggaran (TA) 2016 bakal tersedot untuk mebayar gaji dan kebutuhan empat ribu lebih para pegawai honorer diseluruh instansi lingkungan Pemkab Pelalawan. Mengingat gendutnya, APBD ini tersedot, maka tahun 2016 ini, dilakukan evaluasi menyeluruh.
Penuturan ini disampaikan bupati Pelalawan HM Harris kepada awak media di Pangkalan Kerinci kemarin.
"Kita akan melakukan evaluasi tenaga honorer yang ada di SKPD. Ke depan kita hanya akan mengutamakan kebutuhan Dinas sesuai kemampuan dan keahlian. Bayangkan saja anggran untuk tenaga honor 2016 saja mencapai Rp.150 Miliar. Inikan namanya pemborosan,” tegas Harris.
Menurut Bupati, tenaga honor sesuai kebutuhan kontrak. Pemberlakuannya, dilakukan Januari 2016. Kata dia jika kontraknya habis akan diputus, namun setelah dilakukan evaluasi. Termasuk juga guru, kalau dianggap tidak dibutuhkan dan tidak punya kemampuan tentu akan diputus.
Harris mengaku dirinya mendapat laporan, banyak tenaga honorer yang tidak efektif. Artinya, penempatan tenaga honor, tidak sesuai dengan bidang ilmu dan kebutuhan SKPD.
”Kalau kerjanya gak ada, itu namanya jelas pemborosan. Ini yang harus kita evaluasi. Apalagi, kontrak tenaga honor, sampai Desember ini, Januari depan harus kontrak baru lagi,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhlis, meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai honorer. Hal tersebut menyusul gendutnya, serapan APBD TA 2016 untuk membiayai pegawai honorer.
"Pak bupati kemarin, sudah menyampaikan ke media massa. Mengacu pada APBD Pelalawan tahun 2016, untuk membiayai empat ribu lebih pegawai honorer menyedot anggaran Rp 150 milyar," terang Tengku Mukhlis, ketika berbincang-bincang dengan awak media, Selasa (29/12/15).
Menurut bupati kata Mukhlis anggaran sebanyak itu, tentu dianggap sebuah pemborosan.
"Makanya, kita meneruskan keluhan pak bupati ini kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Pelalawan, untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai honorer ini," jelas Mukhlis.
Setidaknya, kata Mukhlis ada beberap item evaluasi terhadap pegawai honorer ini. Pertama adalah melakukan evaluasi, tanggung jawab kerja atau loyalitas terhadap beban kerja. Selanjutnya, adalah absensi yang bersangkutan selama dia menjadi pegawai honorer.
"Barangkali beberapa item yang sudah siapkan, akan menjadi pertimbangan pak bupati apakah, melakukan perpanjangan kerja atau lanjut," tukas dia.
Yang pasti tambahnya, kebijakan pak bupati tersebut adalah untuk mengurangi beban APBD yang dinilai sebagai bentuk pemborosan. "Intinya itu saja, untuk mengurangi beban APBD," tandasnya.(dow/rit)
Post a Comment