Belum Bahas Anggaran, Pilkada Kuansing Terancam Ditunda

Belum Bahas Anggaran, Pilkada Kuansing Terancam Ditunda

354
0
Pendanaan Pilkada Tetap dari Dana Hibah
Ilustrasi: Pendanan Pilkada

RiauCitizen.com, Politik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis perkembangan penganggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015. Dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, masih terdapat 16 daerah belum membahas anggaran pilkada. Salah satunya adalah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, yang terancam ditunda penyelenggaraan pilkadanya.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, ketika pemerintah daerah ataupun DPRD tidak memiliki political will (niat politik) untuk menyelenggaraan pilkada dan menyediakan anggarannya, maka sebaiknya pilkada di daerah tersebut ditunda.

“Ketika KPUD yang bersangkutan memberi laporan kepada Pusat tidak adanya political will dari pemda maka kita harus menyatakan akan menunda,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (18/5/15).

Selama ini KPU sudah memberi tenggat waktu penyediaan dana pilkada hingga hari ini. Sebab 18 Mei merupakan waktu di mana PPK dan PPS resmi dibentuk KPUD. Ferry memastikan, selain 16 daerah tersebut, 129 daerah sudah selesai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan 124 daerah lagi, dia meyakini, pihak pemdanya masih memiliki niat untuk menandatangani naskah hibah.

“Yang problem itu adalah yang 16 daerah, itu belum sama sekali ada pembahasannya. Tapi kita tunggu sekarang,” ujarnya.

Dijelaskan Ferry, daerah-daerah yang sama sekali belum membahas anggaran tersebut adalah Kabupaten Keuangan Singingi, Bantul, Tanjung Jabung Timur, Sungai Penuh, Pekalongan, Trenggalek, Kota Banjarmasin, Lampung Tengah, Kab. Pegunungan Arfan, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pekan Hulu, Pekan Hilir, Pangka Jeune Kepulauan, Kab. Baru, dan Kab. Bagai.

“Itu yang memang masih belum proses, belum mendapat persetujuan dari Pemda dan DPRD-nya. Kita terus tunggu laporan hingga malam ini,” ungkapnya.

KPU akan menunggu laporan resmi dari 16 KPUD tersebut. Setelah itu KPU akan menyikapi apakah sebaiknya pilkada di daerah tersebut ditunda.

“Kita akan sikapi, karena ini juga terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan,” pungkasnya. (iza/rtc)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY